• admin

Mengenal Resolusi 1325 Lewat Film “Pray The Devil Back To Hell”

By: Ilmiyah dan Nur Aisyiah Maulidiah

Untuk belajar mengenai Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325/UNSCR 1325 tidak serta merta hanya bisa dijelaskan melalui kuliah biasa. Tetapi prakteklah yang menjadi inti dari pembelajaran ini. Namun karena terjun dalam daerah konflik secara langsung tidak memungkinkan, maka film “Pray The Devil Back to Hell” menjadi media pembelajaran alternatif. Melalui film ini kita bisa belajar bagaimana seharusnya Resolusi UNSCR 1325 dilihat implementasinya.


Hal tersebut sebagaimana terungkap dalam DISKUSIK GA4P, sebuah diskusi asyik (DISKUSIK) para anak muda milenial yang tergabung dalam Girls Ambassador for Peace (GA4P). Diskusi yang berlangsung pada Minggu, 18 Mei 2020, via aplikasi Zoom, membahas tema tentang “Membedah Kepemimpinan Perempuan: Resolusi 1325” bersama Ruby Kholifah, Country Representative AMAN Indonesia. Diskusi ini membahas poin-poin penting mengapa agenda Women Peace and Security (WPS) begitu penting untuk terus diusahakan.


Penggerak Perdamaian

Film “Pray The Devil Back To Hell” menceritakan tentang proses berjalannya perundingan perdamaian di Liberia pasca konflik saudara tahun 2003 silam. Konflik ini terjadi sejak 1989 antara pemerintah dan Gerilyawan LURD yang merenggut hingga 250.000 korban jiwa.


Pelajaran penting yang didapat dari konflik Liberia dalam film ini adalah peran gerakan perempuan yang menjadi motor penggerak utama berjalannya proses perundingan perdamaian hingga pemerintahan yang demokratis dapat dikembalikan di Liberia. Dimana konflik yang terjadi di Liberia tidak jauh berbeda dengan permasalahan konflik pada umumnya. Dimana kerugian yang diderita perempuan pada saat sebelum, semasa, dan sesudah konflik, sering dikesampingkan. Hal itu memicu kegeraman perempuan Liberia. Mereka pun membentuk gerakan persatuan untuk menuntut para pihak yang berkonflik segera berunding.


Tanpa membedakan latar belakang agama dan ras, perempuan Liberia bersatu padu untuk melancarkan aksi tuntutan menuju perundingan perdamaian Liberia. Gerakan dimulai dengan berdialog bersama pemuka agama di gereja dan di masjid, sebab kedua kubu yang berkonflik memiliki latar belakang agama yang kuat. Kelompok LURD sendiri berasal dari kubu muslim sedangkan kubu Charles Taylor memiliki keyakinan Kristen yang kuat.


Perundingan ini tidak serta merta berjalan mulus hingga mencapai perundingan yang diinginkan sampai akhirnya pasukan penjaga perdamaian PBB diturunkan untuk melahirkan tindakan pelucutan senjata. Perempuan-perempuan Liberia menghadapi resiko nyata untuk siap terbunuh karena menentang konflik yang tengah panas-panasnya. Mereka melakukan aksi berkumpul dengan menunjukkan poster-poster protes mereka dan mengenakan pakaian serba putih sebagai simbol gencatan senjata.


Isu Women, Peace, and Security

Film Pray Back Devil To Hell ini menekankan pentingnya misi pada isu Women, Peace, and Security (WPS). Sinergi yang kuat para perempuan Liberia menjadi bukti nyata peran penting perempuan dalam mengusung misi konsolidasi perdamaian di tengah perang saudara yang terjadi selama bertahun-tahun di Liberia. Sebuah perang yang telah memakan korban jiwa dan kerugian ekonomi yang sangat serius.


Dalam konflik, perempuan sebagai korban, dibayang-bayangi trauma pemerkosaan, penganiayaan, eksploitasi, dan kejahatan yang bahkan secara khusus terkadang juga menempatkan perempuan sebagai target tercapainya indikator kemenangan sebuah konflik. Hal ini menjadi salah satu alasan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam perundingan perdamaian.


Diadopsinya UNSCR 1325 oleh PBB tahun 2000 menandai betapa penting partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam mewujudkan perdamaian. Partispasi dan keterlibatan perempuan dalam perdamaian tidak dapat dikesampingkan atau dipandang sebelah mata lagi. Sejumlah poin penting dalam UNSCR 1325 diantaranya adalah aspek prevention yang menggaris-bawahi agenda-agenda pencegahan konflik harus memiliki perspektif gender. Selanjutnya adalah aspek Proctection yang berkaitan dengan mekanisme institusi dan penerapan reformasi sektor keamanan.


Mengapa reformasi ini penting dilakukan? Sebab kenyataannya operasi militer tidak memiliki perspektif gender dalam pelaksanaanya. Tidak menutup kemungkinan juga operasi tersebut justru menimbulkan kemungkinan terjadinya kekerasan oleh aparat kepada perempuan atau warga di daerah konflik.


Aspek lainnya adalah Participation yang menekankan keterlibatan perempuan dalam resolusi konflik. Keterlibatan perempuan bukan hanya pada bagian peacekeeping atau menempatkan perempuan secara langsung di lapangan untuk menjadi penjaga perdamaian. Namun participation yang dimaksud disini adalah secara seimbang perempuan terlibat juga dalam perundingan perdamaian atau proses pengambilan keputusan. Sebab perempuan juga memiliki hak yang sama untuk duduk dan bicara, bukan hanya memegang senjata. Dan aspek yang terakhir adalah Relief and Recovery dimana dalam memberikan pertolongan pada daerah konflik, baik saat atau sesudah, perlu juga untuk memperhatikan aspek gender.


Tak ubahnya dengan penerapan resolusi atau kesepakatan lainnya, UNSCR 1325 menempuh masa yang panjang dalam implementasinya. Sejak diadopsi tahun 2000, Indonesia baru benar-benar menjalankannya pada 2014. Instrumen lain yang membantu terlaksanannya implementasi UNSCR 1325 adalah Perpres No. 18 tahun 2014, Permenko Kesra No. 7 dan 8, serta RANP3KS. Tak cukup sampai dengan lahirnya instrument ini saja partisipasi aktif perempuan dalam mewujudkan perdamaian yang berkesinambungan dapat diwujudkan. Kontrol penuh dan sinergi harus selalu tinggal untuk memastikan agenda ini berjalan.


Hingga saat ini, berbagai kolaborasi sebagai buah dari usaha telah dilakukan. Seperti halnya bunyi baris Undang-undang Dasar 1945 yaitu “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” misi ini perlu dirawat melalui kontrol penuh dan sinergi.*

AMAN Indonesia | The Asian Muslim Action Network ©2019