AMAN Indonesia | The Asian Muslim Action Network ©2019

  • admin

MENIMBANG KEPULANGAN KELOMPOK RENTAN PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK

HASIL FOCUS GROUP DISCUSSION


MENOLAK WNI BERAFILIASI DENGAN ISIS, MENIMBANG KEPULANGAN KELOMPOK RENTAN PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK


WORKING GROUP ON WOMEN AND PCVE


LATAR BELAKANG




Wacana mengenai pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat dalam konflik di Suriah dan Irak telah memicu pro dan kontra, bahkan mengeras pada opsi penolakan dari rakyat Indonesia. Sebagian warga Indonesia yang menolak melihat arus balik ini akan menimbulkan banyak risiko buruk bagi kehidupan berbangsa. Pasalnya mereka yang sudah tergabung dengan ISIS, apalagi para kombatan, memiliki ideologi teroris dan ketrampilan perang yang dikhawatirkan akan menyuburkan aksi-aksi teror di dalam negeri. Negara harus memastikan bahwa ketersediaan sumber daya dan infrastruktur pemulangan WNI berafiliasi dengan ISIS tidak menimbulkan masalah baru di dalam negeri. Sementara mereka yang mewacanakan untuk menerima para WNI yang di Syria dan Irak karena alasan kemanusiaan. Ini karena ada banyak perempuan dan anak-anak yang tidak dalam kategori kombatan terlantar dan hidup dalam kondisi yang tidak layak, sehingga mengancam kesehatan dan keselamatan mereka.


Dengan menimbang banyak pendapat dari berbagai pihak, Presiden mengumunkan sikap pemerintah Indonesia terhadap WNI berafiliasi dengan ISIS secara tegas merepon pro dan kontra terkait dengan posisi Warga Negara Indonesia (WNI) yang saat ini berada di Suriah dan Irak. Ada tiga keputusan penting yang dirilis oleh pemerintah Indonesia, diantaranya adalah:


1. Negara tidak memulangkan WNI berafiliasi dengan ISIS
2. Negara akan melakukan verifikasi data untuk mengambil langkah case by case dalam merespon kelompok rentan perempuan dan anak-anak
3. Negara sedang menentukan langkah-langkah perlindungan warga negara

Meskipun keputusan pemerintah Indonesia sudah dianggap final, tetapi penting melakukan kajian tentang risiko-risiko yang kemungkinan akan muncul sebagai konsekuensi pilihan pemerintah, serta pentingnya menyiapkan langkah-langkah mitigasi risiko untuk penyiapan aktor dan institusi pemerintah dan non pemerinta. Pada kemungkinan untuk memulangkan anak-anak dan perempuan dengan pendekatan case by case, membutuhkan analisis yang mendalam.


Working Group on Women and PCVE bekerjasama dengan AMAN Indonesia membuat FGD pada hari Kamis, 13 Februari 2020, di Jakarta, dengan menghadirkan perwakilan kementerian terkait dan masyarakat sipil yang selama ini bekerja dalam isu perempuan. Tujuan FGD adalah menganalisis risiko keputusan pemerintah dan menentukan tindakan mitigasinya, termasuk dalam merespon rencana pemulangan kelompok rentan yaitu anak-anak dan perempuan.


Analisis Risiko dan Kebutuhan





Rekomendasi


  1. Densus dan Satgas FTF melakukan pendataan terhadap eks WNI yang di pengungsian Suriah dengan mempertimbangkan kedalaman informasi seperti pemilihan jenis kelamin, usia, propinsi, kelengkapan keluarga, motivasi ke Suriah, keterlibatan selama di Suriah, dan keberadaan keluarga di Indonesia.

  2. Unit Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial melakukan upgrading pada kualitas layanan rehabsos melalui kelengkapan regulasi yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan reintegrasi dari hulu ke hilir, peningkatan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, fasilitas rehabsos memadai, termasuk menyesuaikan lama rehabilitasi. Upgrading juga seharusnya dilakukan di tingkat kabupaten kota yang diprediksikan akan menerima gelombang returni perempuan dan anak-anak, agar terjadi desentralisasi penanganan returni secara komprehensif.

  3. Dirjend Lapas memastikan regulasi dan layanan lapas memadai dengan mempertimbangkan sangat serius over-crowded penjara, memastikan SOP pengelolaan Lapas memiliki perspektif gender dan mengadopsi prinsip-prinsip HAM.

  4. Kementerian luar negeri mendorong Dewan Keamanan PBB dan Dewan HAM dimana Indonesia saat ini menjadi anggotanya, untuk membawa agenda penyelesaian Eks ISIS di tingkat PBB. Termasuk menjajaki mekanisme Internasional Criminal Court untuk kasus terorisme atau mekanisme tribunal untuk menjerat non state actors seperti ISIS.

  5. Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, melakukan kordinasi wilayah perbatasan dengan negara-negara lain untuk memperketat keamanan di perbatasan dengan memberikan perhatian khusus pada gelombang balik buruh migran dari negara-negara timur tengah yang berpotensi disusupi oleh returni.

  6. BNPT memastikan proses pemulangan kelompok rentan (perempuan dan anak-anak) yang telah lulus uji dengan bertahan dan menghindari ekspose media untuk menjaga perlindungan anak-anak dan masa depan mereka. Pemulangan sebaiknya dilakukan secara bertahap karena mempertimbangkan kapasitas penampungan di pusat rehabilitasi Handayani.

  7. BNPT melakukan kordinasi dengan masyarakat sipil termasuk organisasi keagamaan untuk membuat planning bersama penanganan rehabilitasi dan reintegrasi dengan memastikan peran masing-masing aktor agar di setiap wilayah sasaran pengembalian returni (FTF) dipastikan memiliki tim gabungan yang kuat.

  8. Kementerian hukum dan HAM memastikan agenda penegakan hukum yang fair dan adil terhadap mereka yang berafiliasi dengan ISIS, memberikan efek jerah, memperbaiki sistem Lapas, membuka peluang diberlakukan Restorative Justice untuk kasus anak-anak, serta sedemikian rupa menghindari impunitas.


Download file PDF dari hasil FGD ini


Download

10 views